OLEH: KRISNA MURTI

“Militia”–3rd Jakarta International Video Festival belum lama usai digelar—11-27 Juli 2007—di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta. Ada yang luput dari perhatian kita, yaitu festival itu sendiri. Sebagai sebuah festivity, ia pastinya berkaitan dengan peristiwa berkerumunnya manusia, merayakan produk (seni) serta gagasannya.

Tapi, menurut hemat saya, perhelatan komunitas Ruangrupa (Jakarta) itu patut dicatat justru karena ia adalah (puncak) proses yang sudah berlangsung sekurangnya dua bulan sebelumnya melalui program workshop video di 15 komunitas di 12 kota di Tanah Air.

Hal lain ialah upaya membawa video ke ruang-ruang publik di Jakarta. Kedua ikhtiar itu menegaskan festival ini sebagai medium (seni) untuk perubahan sosial, sekurangnya “perebutan ruang-ruang (publik)” dalam kehidupan urban seperti dilontarkan Ade Darmawan, direktur festival ini.

Video di ruang publik

Melihat festival ini, sepintas tampak biasa saja sebagaimana tampilan sebuah festival film atau bienal seni rupa kontemporer yang disentralisasikan dalam sebuah galeri. Lebih dari seratusan video kanal tunggal dari lusinan seniman Indonesia dan mancanegara (27 negara) ditayangkan di GNI.

Yang menarik, di saat yang sama, festival ini sekaligus didesain dengan strategi desentralisasi: menyebar tayangan video di ruang publik. Sebuah medan sosial yang justru melintasi batasan “kubus putih” ruang galeri yang dibangun oleh tradisi modernisme seni.

Bahkan, ketika menonton gambar bergerak tidak lagi di ruang gelap—tradisi sinema—maka tayangan di mal, toko buku, kafe dan restoran, stasiun kereta api, kantor pemerintah, hingga pusat-pusat kebudayaan asing di seantero Jakarta segera menegaskan sosok egaliter (budaya menonton) video, sekaligus memperlihatkan upaya memasuki kantung-kantung warga (masyarakat) yang beragam.

Risikonya, tayangan model ini akan ditanggapi publik “sepintas lalu” seperti para tukang ojek menonton TV di gardu-pangkalan atau para pasien menonton acara hiburan yang sama di ruang tunggu apotek.

Belum lagi kendala penerimaan yang dihubungkan dengan minat, tingkat sosial, serta latar belakang budaya. Itu artinya niat menyuruk ke dalam nadi kehidupan kota itu bisa menjadi kemubaziran. Tapi, jangan lupa, video tidak hanya perkara naratif-tematik.

Ketika susunan gambar itu ditayangkan berulang kali (ingat pola penayangan video iklan?), maka yang terjadi adalah proses perluasan pengalaman, seperti beroperasinya sebuah mantra yang “membius” fungsi logika, melewati bekerjanya memori. Tactical media (media taktis)—istilah Christiane Paul, pakar seni media—inilah yang mereka lakukan, dan di festival ini disebut “militia”. Yaitu wujud konkret keterlibatan warga (seniman) untuk menentukan lingkungan urban, termasuk bagaimana menyubversi realitas yang beroperasi di dalam logika, sikap dan perilaku publik melalui bahasa video.

Partisipasi publik

Menggarap problem urban tentunya tidak bisa dilakukan tanpa pemetaan persoalannya. Tema-tema otentik yang muncul dalam video para partisipan workshop menggambarkan stereotip sekaligus lokalitas urban seperti lingkungan, kebersihan, transportasi, tata ruang, pendidikan, hingga soal kriminalitas.

Menggunakan (kamera) video lalu seperti becermin, mengenali diri dan lingkungan secara reflektif. Dan ketika pendekatan pendampingan ala LSM dan partisipasipatoris diambil—dengan menghindari peserta workshop sebagai obyek—dengan sendirinya visi, inisiatif, bahkan mimpi- mimpi itu tetap terawat. Maka terjadilah ruang interaksi yang setara antara subyek-subyek itu, ruang di mana peristiwa transformasi sosial berdenyut.

Dalam workshop itu, video dibawa masuk ke dalam komunitas yang sangat beragam: siswa SMU, mahasiswa, buruh, guru, pegawai negeri, penyiar radio, hingga kelompok seniman (tentu saja) yang tersebar di perkotaan hingga kecamatan seperti Padang, Pekanbaru, Jakarta, Jatiwangi (Jawa Barat), Malang, hingga Manado. Sebagai teknologi media, selain reflektif, ia juga memiliki karakter rekonstruktif, investigatif, kritik, bahkan propaganda.

Karakter tersebut dibarengi dengan sifat egaliternya (belum adanya hierarki sosiologis serta klaim sejarah seni atas medium itu) niscaya mendorong siapa pun menjadi pelaku yang aktif, sebuah pengalaman kultural yang berbeda dengan posisi kita sehari-hari sebagai penonton pasif (TV atau bioskop).

Walhasil, ketika kamera berada di tangan para siswa SMU (Jakarta), segera saja ia menjadi alat kritik atas diskriminasi penerapan aturan di sekolahnya. Tapi, sebaliknya, bisa mempertontonkan otokritik yang jujur melalui tayangan dokumenter perilaku siswa berponsel-ria selagi guru mengajar.

Di Padang, komunitas Belanak (Padang) merekonstruksi percakapan telepon seorang rekannya dengan petugas PLN atas padamnya listrik di rumahnya. Keluhan itu tidak pernah ditanggapi serius. Video rekonstruktif ini lalu menjadi sebuah gugatan buruknya pelayanan publik.

Di Malang, dua performer beraksi di depan sebuah mal dengan gaya slow motion. Peristiwa interaktif ini—yang tidak diskenariokan—sempat membuat sibuk petugas satpam: mempertontonkan pertanyaan ulang definisi dan otoritas ruang publik. Video-video ini—juga banyak yang lainnya—justru tampil lugas, dengan bahasa menggugat tapi tidak menyebalkan. Dan karena itulah kemudian ia (barangkali) disebut seni (video).

Seniman dan aktivis

Berkesenian dari waktu ke waktu merupakan pergulatan memaknai realitas. Seorang seniman senantiasa dihadapkan pada tegangan melalui pilihan ekspresi metaforik atau aksi langsung. Ade dan Ruangrupa agaknya tiba pada pilihan yang kedua.

Pilihan itu juga didorong kenyataan sosio- ekonomis bahwa membuat karya monumental—dalam studio yang luas—di perkotaan seperti Jakarta adalah kemuskilan. Sebab itulah “studio” mereka adalah ruang publik, masyarakat (urban), dan seluruh problem yang menyertainya.

Sebuah festival lalu tidak hanya sebatas festivity, proyek jualan produk jadi, tetapi lebih sebagai peristiwa atau proses transformasi sosial-budaya urban. Ketika perubahan yang melewati perkara estetik formal itu dilalui, maka anggota komunitas itu—juga para partisipan workshop—bekerja bak aktivis.

Berbekal “senjata” video, mereka bekerja sebagaimana sepak terjang aktivis: pemantauan, pemberdayaan, hingga menggugat. Maka, tidaklah mengherankan bila Hafiz, penggiat Ruangrupa dan direktur artistik festival, bersemboyan “a good artist is an activist, a good activist is an artist”.

Kini kita ditantang untuk memahami seni dalam perspektif pluralitas: bentuk, definisi, dan wacananya. Dalam kaitan festival ini jelas terlihat, seni atau budaya visual, bahkan festival, diposisikan sebagai medium untuk perubahan sosial dan di situlah letak estetikanya. Ketika itu terjawab, persoalannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan sebuah perubahan itu (secara teoretis- sosiologis)?

Barangkali pertanyaan ini tampak absurd bila dialamatkan kepada seniman/warga yang kelihatan bersungguh-sungguh melibatkan diri secara nyata dalam proses menentukan ruang publik, ruang yang selama ini lebih dimonopoli oleh korporasi dan pemerintah. Apalagi hidup mereka tidak kinclong seperti sejumlah pelukis (seniman) sebayanya di Tanah Air pada masa ini. Tapi itulah risikonya “melompati pagar seni” (atau memasuki ranah sosiologi). Nah!

Dimuat di Kompas edisi Minggu, 05 Agustus 2007

About Komunitas Seni Belanak

Komunitas Seni Belanak

Komentar ditutup.